KUPANG-BreakingNewspost.id — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berlangsung konstruktif di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026). Forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait penguatan kelembagaan, penambahan modal, hingga restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris Bank NTT.
RUPS dipimpin langsung Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dan dihadiri para bupati dan wali kota se-NTT serta perwakilan Bank Jatim.
Dalam keterangannya usai rapat, Gubernur Melki mengatakan seluruh pemegang saham menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat peran Bank NTT sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.
“Melalui diskusi rapat yang produktif ini kita optimistis perkembangan Bank NTT akan jauh lebih baik lagi dan terus bertumbuh sehat. Kami mengecek rencana bisnis, target keuntungan, hingga parameter kesehatan bank yang dipaparkan secara terbuka oleh direksi dan komisaris,” ujar Melki.
Menurut dia, forum RUPS secara khusus membahas kondisi aset, pengembangan bisnis, hingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank NTT. Para kepala daerah sebagai pemegang saham disebut sepakat mendukung penguatan bank milik daerah tersebut agar semakin kompetitif.
Salah satu keputusan penting dalam RUPS ialah penyesuaian struktur direksi dan komisaris. Setelah sebelumnya dirancang terdiri dari tujuh direksi dan lima komisaris, susunan tersebut kini dikembalikan menjadi lima direksi dan tiga komisaris sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, RUPS juga menyetujui penetapan Revi Adiana Silawati sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT menggantikan Chris Adoe. Revi diketahui berasal dari Bank Jatim dan telah memperoleh persetujuan OJK.
“Beliau memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di Bank Jatim dan akan dilantik pada Selasa mendatang,” kata Melki.
Tidak hanya itu, forum pemegang saham turut menyetujui pengusulan Flouri Rita Wuisan sebagai calon komisaris independen Bank NTT.
Dalam agenda lainnya, RUPS juga menyepakati perubahan status PT Bank NTT menjadi Bank NTT Perseroda. Perubahan status tersebut disebut telah melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pembahasan bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT.
Di sektor permodalan, sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal. Kabupaten Malaka menambah modal Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, sementara Pemerintah Provinsi NTT menambah Rp30 miliar.
Gubernur Melki berharap tambahan modal tersebut dapat memperkuat kapasitas pembiayaan Bank NTT, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM dan pekerja migran melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Saat ini kita sudah punya KUR senilai Rp350 miliar, terdiri dari Rp50 miliar untuk pekerja migran dan Rp300 miliar bagi UMKM. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik,” ujarnya.
RUPS kali ini dinilai menjadi momentum penting bagi konsolidasi Bank NTT di tengah tantangan industri perbankan daerah yang semakin kompetitif. Pemegang saham berharap berbagai keputusan strategis yang dihasilkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi Bank NTT terhadap pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
Bergita abi
