BONE|BreakingNewspost.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional terus mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Selain diharapkan mampu meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, program dengan nilai anggaran yang besar tersebut juga dinilai harus disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Perhatian itu disampaikan Sekretaris DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Kabupaten Bone, Andi Andrha, yang mempertanyakan mekanisme pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana operasional Program MBG di lapangan.
Menurut Andi Andrha, pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan terhadap pengelola SPPG ataupun institusi tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan program yang dibiayai negara benar-benar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Program ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengelolaannya harus terbuka sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme kerja SPPG dijalankan,” katanya.
Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi prinsip pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi fondasi membangun kepercayaan publik terhadap Program MBG.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek mendasar yang layak dijelaskan kepada masyarakat. Di antaranya mengenai status kelembagaan SPPG, mekanisme penunjukan atau kerja sama dengan pengelola, sistem pengadaan bahan pangan, standar pemilihan pemasok, pengelolaan keuangan operasional, hingga mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG, bagaimana proses pengadaan bahan makanan dilakukan, siapa yang melakukan pengawasan kualitas, dan bagaimana mekanisme evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Selain aspek administrasi, Andi Andrha menilai kualitas pelayanan juga menjadi perhatian penting. Ia menyebut keamanan pangan, kebersihan dapur, standar higienitas, kecukupan nilai gizi, hingga kompetensi tenaga pengolah makanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Program MBG.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar operasional yang menjamin makanan aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan berlapis. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui inspeksi lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh prosedur benar-benar diterapkan.
Pengawasan yang efektif justru akan melindungi program ini. Jika seluruh prosedur berjalan sesuai standar, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat,” katanya.
Andi Andrha menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah preventif untuk mencegah munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai tata kelola, penggunaan anggaran, standar operasional, dan mekanisme pengawasan diyakini dapat meminimalkan ruang spekulasi maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap instansi yang membidangi pelaksanaan Program MBG dapat menyampaikan informasi secara berkala mengenai pelaksanaan SPPG, termasuk mekanisme pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut apabila ditemukan kendala di lapangan.
Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tidak seharusnya dipandang sebagai upaya mencari kesalahan.
Pengawasan merupakan bentuk kepedulian agar tujuan besar Program MBG benar-benar tercapai. Transparansi justru akan memperkuat kredibilitas program ini di mata masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai bahwa Program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi sejak usia sekolah. Karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, pengawasan yang konsisten, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pengelola SPPG yang dimaksud maupun instansi terkait atas pertanyaan yang disampaikan Sekretaris DPD APKLI-P Bone.Tim
