Makassar|BreakingNewspost.id – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjaga mutu makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari. Di balik target ambisius pemerintah, muncul pertanyaan mendasar: apakah seluruh SPPG telah memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan higienitas secara konsisten?
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Sulawesi Selatan. Ia menilai pengawasan terhadap SPPG harus menjadi prioritas agar kualitas makanan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan tujuan Program MBG.
Menurutnya, standar gizi tidak cukup hanya tertuang dalam pedoman teknis. Implementasi di lapangan harus dipastikan berjalan melalui sistem pengawasan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengendalian mutu yang kuat. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus menjadi mekanisme yang berjalan setiap hari,” ujarnya.
Sorotan tersebut muncul di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap Program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional. Dalam pelaksanaannya, SPPG memegang peran sentral karena menjadi unit yang bertanggung jawab menyediakan makanan sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
Secara teknis, setiap dapur penyedia makanan dituntut memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari sanitasi lingkungan, kebersihan peralatan, kualitas air, penyimpanan bahan pangan sesuai suhu yang dipersyaratkan, hingga penerapan prosedur higiene oleh tenaga pengolah makanan. Seluruh tahapan tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Selain aspek higienitas, kualitas bahan baku juga menjadi perhatian. Bahan pangan yang tidak segar, proses penyimpanan yang tidak sesuai, atau distribusi yang terlambat berpotensi menurunkan kualitas makanan bahkan meningkatkan risiko keamanan pangan. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap hasil akhir, tetapi juga terhadap seluruh rantai produksi.
Ketua DPW APKLI-P Sulawesi Selatan juga mendorong agar evaluasi terhadap SPPG dilakukan secara berkala dan terbuka. Menurutnya, transparansi mengenai hasil pengawasan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi bahan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
Ia menilai keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari terpenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Tanpa sistem pengawasan yang konsisten, kualitas layanan berpotensi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Di sisi lain, pengawasan terhadap SPPG bukan semata menjadi tanggung jawab internal penyelenggara. Peran pemerintah daerah, dinas kesehatan, instansi pengawas keamanan pangan, ahli gizi, hingga masyarakat dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan bahwa SPPG secara umum gagal memenuhi standar gizi maupun standar higienitas. Demikian pula, belum ada temuan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sistematis dalam pelaksanaan Program MBG.
Karena itu, sorotan yang disampaikan Ketua DPW APKLI-P Sulawesi Selatan harus dipahami sebagai bentuk kritik konstruktif dan dorongan agar pengawasan diperkuat, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Setiap dugaan mengenai ketidaksesuaian standar tetap memerlukan verifikasi melalui inspeksi, audit, atau pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Dengan anggaran negara yang besar dan sasaran penerima manfaat yang luas, akuntabilitas pelaksanaan Program MBG menjadi tuntutan publik. Transparansi hasil pengawasan, keterbukaan terhadap evaluasi, dan kesediaan melakukan perbaikan akan menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat sesuai tujuan pembentukannya.Tim
