Kupang,BreakingNewsPost.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat hubungan kemitraan dengan Timor-Leste melalui penjajakan kerja sama di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dengan delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Urusan Dalam dan Luar Negeri Timor-Leste bersama sejumlah pelaku usaha Timor-Leste di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (7/7/2026).
Delegasi Timor-Leste dipimpin Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet, Martins Magno, didampingi Staf Kementerian Perdagangan Lino M. Sarmento, Sekretaris III CRDTL di Kupang Domingos Meni, serta Advisor Shubash Mishra.
Dalam suasana yang berlangsung hangat dan penuh semangat kemitraan, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi strategis, mulai dari penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan pasar ekspor di Pulau Atauro, investasi energi baru terbarukan, industri pengolahan garam, hingga pembangunan industri tangki air di NTT.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Timor-Leste yang terus membangun komunikasi dan membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Menurutnya, kedekatan geografis, hubungan historis, serta interaksi masyarakat di kawasan perbatasan menjadi modal strategis dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.
Pemerintah Provinsi NTT pada prinsipnya menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun karena menyangkut hubungan antarnegara, seluruh proses harus tetap mengikuti regulasi nasional serta mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Johni Asadoma.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT mendukung berbagai bentuk kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait perdagangan lintas batas, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan siap menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat agar peluang perdagangan tetap terbuka dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tengah menggagas pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu strategi memperkuat konektivitas ekonomi dengan Timor-Leste sekaligus meningkatkan arus perdagangan dan investasi di kawasan timur Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana pembentukan FTZ masih berada pada tahap kajian dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Mengingat statusnya sebagai kebijakan strategis nasional, pembentukan kawasan perdagangan bebas memerlukan persetujuan pemerintah pusat serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk kesiapan infrastruktur pendukung.
Di sektor energi, Pemerintah Provinsi NTT melihat peluang besar pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya tenaga surya. Tingginya intensitas penyinaran matahari di wilayah NTT dinilai menjadi keunggulan tersendiri yang membuka peluang investasi di sektor tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan koordinasi bersama PLN serta instansi terkait.
Sementara itu, pada sektor industri garam, Pemerintah Provinsi NTT menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang mengembangkan kawasan industri garam di Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, peluang investasi lebih diarahkan pada sektor hilirisasi, seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk garam bernilai tambah.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyambut baik rencana investasi pembangunan industri tangki air mengingat kebutuhan sarana penyimpanan air bersih di wilayah yang memiliki musim kemarau panjang masih cukup tinggi.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama secara lebih rinci, termasuk aspek regulasi, investasi, dan mekanisme pelaksanaannya. Delegasi Timor-Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal memperkuat hubungan kerja sama kedua pihak.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Timor-Leste. Pemerintah Provinsi NTT berharap kolaborasi yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling menguntungkan, dan mematuhi ketentuan hukum dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
Penulis: Bergita Abi
