KUPANG-BreakingNewspost.id — BPDAS Benain Noelmina menegaskan bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) kecil merupakan faktor krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah NTT yang sekitar 98 persen didominasi DAS berukuran kecil dengan luas di bawah 10 ribu hektare, sehingga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan.
Kondisi geografis tersebut membuat pengelolaan DAS di NTT tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang memiliki DAS besar dan relatif stabil. DAS kecil cenderung lebih sensitif terhadap perubahan tata guna lahan, curah hujan ekstrem, serta aktivitas manusia yang tidak terkendali. Dampaknya, risiko bencana seperti banjir bandang, longsor, hingga kekeringan menjadi lebih tinggi apabila tidak dikelola secara tepat.
Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames, menekankan pentingnya pendekatan pengelolaan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, keseimbangan ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan fungsi DAS sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan DAS yang baik akan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan erat dengan ketersediaan air, produktivitas lahan, serta stabilitas lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketersediaan air yang terjaga akan mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTT. Sebaliknya, kerusakan DAS dapat memicu penurunan produktivitas lahan, meningkatnya erosi, serta berkurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Lebih lanjut, Kludolfus menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan DAS tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam menjaga kawasan hulu, mengelola lahan secara berkelanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan menjadi faktor penentu.
Edukasi dan sosialisasi pun terus didorong untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan DAS.
Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor menjadi strategi yang tidak kalah penting. Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan DAS tengah dibahas dengan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Nusa Cendana, serta Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
Perda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur tata kelola DAS secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
Dalam konteks perubahan iklim, pengelolaan DAS kecil di NTT juga dituntut lebih adaptif. Pola cuaca yang semakin tidak menentu berpotensi memperparah kerentanan DAS kecil, sehingga diperlukan strategi mitigasi dan adaptasi yang berbasis data serta didukung riset ilmiah.
Upaya peningkatan kapasitas pengelolaan terus dilakukan melalui berbagai program kerja sama lintas sektor, termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi tepat guna di bidang konservasi lahan dan air.
Dalam jangka panjang, pengelolaan DAS yang efektif diyakini mampu memberikan manfaat berlapis. Selain meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga ketersediaan air, pengelolaan yang baik juga dapat menekan laju erosi, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan DAS kecil di Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. BPDAS Benain Noelmina pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, untuk bersinergi menjaga kelestarian DAS demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Reporter:Yohanes tafaib
