Pasaman Barat-BreakingNewspost.id —Permasalahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat masih menyisakan persoalan mendasar. Dari total 4.056 balita stunting atau 12,4 persen prevalensi, sebanyak 1.110 anak tercatat hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan.
Data hasil pemadanan e-PPGBM dan DTSEN 2025 menunjukkan, sebagian balita tersebut belum memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti rumah layak huni, sanitasi, air bersih, hingga listrik.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan.
“Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Penanganannya harus terintegrasi, dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Potret Kerentanan di Lapangan
Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan kondisi riil yang dihadapi sebagian balita tersebut.
Sebanyak 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki jamban sehat, 69 balita mengonsumsi air minum yang tidak aman, 22 balita masih bergantung pada bahan bakar kayu, dan 2 balita belum menikmati akses listrik.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan dan kemiskinan struktural berperan besar dalam tingginya risiko stunting.
“Intervensi harus menyentuh akar masalah, tidak cukup hanya pada pemberian gizi,” kata Joni.
Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan
Dalam upaya mempercepat penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali menggandeng Tanoto Foundation sebagai mitra strategis untuk periode 2025–2026.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, menyebutkan bahwa kerja sama sebelumnya telah menghasilkan sejumlah capaian, termasuk regulasi daerah dan penguatan peran tokoh masyarakat dalam edukasi perubahan perilaku.
Intervensi Lintas Sektor Disiapkan
Pemerintah daerah bersama mitra menyiapkan berbagai program intervensi dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp1,4 miliar.
Program tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban sehat, penyediaan akses air minum, sambungan listrik, hingga bantuan peralatan memasak yang lebih layak.
Selain intervensi fisik, pendekatan sosial juga diperkuat melalui program bantuan seperti PKH, BPNT, BLT Dana Desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui inisiatif “Brondol Sawit”.
Pendekatan Terpadu Jadi Kunci
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan dalam penguatan program ini, di antaranya Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pendekatan terpadu dinilai menjadi kunci untuk menekan angka stunting secara berkelanjutan, mengingat persoalan ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan mitra pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah tersebut.
(Eprizal)
