SOPPENG-BreakingNewspost.id — Keluhan warga Dusun Berru Palero, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, senin 18 Mei 2026, pelayanan air bersih PDAM kembali mengemuka. Di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada ketersediaan air bersih, warga justru mengaku harus menghadapi persoalan distribusi air yang tak kunjung normal selama berbulan-bulan.
Ironisnya, meski air disebut sering tidak mengalir ke rumah-rumah pelanggan, tagihan pembayaran tetap diterima warga setiap bulan. Situasi itu memicu keresahan dan kekecewaan masyarakat yang merasa kewajiban mereka tetap dituntut, sementara hak dasar sebagai pelanggan tidak terpenuhi secara layak.
Bagi sebagian warga Dusun Berru Palero, persoalan ini bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Kondisi tersebut telah berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan air minum keluarga.
warga mengaku terpaksa mencari sumber air alternatif dengan jarak yang cukup jauh. Ada pula yang harus membeli air tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pasokan dari PDAM tidak dapat diandalkan.
Kadang berhari-hari air tidak mengalir. Kalau pun mengalir, biasanya malam hari dan debitnya kecil. Sementara tagihan tetap datang seperti biasa,” ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Keluhan serupa disebut bukan hanya dialami satu atau dua rumah tangga, melainkan dirasakan oleh sejumlah pelanggan di wilayah tersebut dalam kurun waktu cukup lama. Warga mengaku sudah beberapa kali menyampaikan keluhan, namun hingga kini distribusi air belum juga kembali normal secara konsisten.
Persoalan itu mendapat perhatian dari Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin. Ia menilai kondisi yang dialami warga harus menjadi perhatian serius pihak PDAM maupun pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Jamaluddin, air bersih merupakan hak dasar warga yang tidak bisa dipandang sekadar komoditas layanan biasa. Karena itu, ketika distribusi air terganggu dalam waktu lama sementara penagihan tetap berjalan, maka masyarakat berhak mempertanyakan kualitas pelayanan yang diberikan.
Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Kalau sampai berbulan-bulan distribusinya tidak normal tetapi pelanggan tetap dibebani pembayaran penuh, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab pelayanan,” kata Jamaluddin.
Ia menegaskan, pelayanan publik semestinya tidak hanya menuntut kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan, tetapi juga memastikan hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Menurutnya, keseimbangan antara kewajiban dan pelayanan menjadi prinsip penting dalam tata kelola layanan publik.
Jangan sampai masyarakat hanya diingat ketika membayar rekening, tetapi ketika pelayanan terganggu berlarut-larut, penjelasan maupun solusi justru tidak jelas. Ini yang memicu kekecewaan warga,” ujarnya.
Jamaluddin juga meminta pihak terkait segera turun langsung melakukan pengecekan lapangan guna mengetahui penyebab utama terganggunya distribusi air di Dusun Berru Palero. Ia menilai, langkah cepat diperlukan agar persoalan tidak terus berlarut dan menambah beban masyarakat.
Selain perbaikan distribusi, ia juga mendorong adanya keterbukaan informasi kepada pelanggan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab gangguan, langkah penanganan yang dilakukan, serta target penyelesaian agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Kalau memang ada kerusakan jaringan, kendala teknis, atau faktor lain, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting supaya warga tidak merasa diabaikan,” katanya.
Di sisi lain, warga berharap PDAM tidak hanya fokus pada penagihan pembayaran, tetapi juga serius melakukan evaluasi pelayanan di wilayah-wilayah yang mengalami gangguan distribusi berkepanjangan. Mereka menilai persoalan air bersih tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan aktivitas ekonomi rumah tangga.
Bagi masyarakat di Dusun Berru Palero, air bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan jalannya kehidupan sehari-hari. Ketika akses air terganggu dalam waktu lama, maka beban yang ditanggung warga tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial.
Hingga kini, warga masih menunggu langkah konkret agar distribusi air dapat kembali normal. Mereka berharap pelayanan publik benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menagih kewajiban pelanggan di tengah pelayanan yang belum maksimal.
Liputan:Rd
