KOLAKA-BreakingNewspost.id — Abrasi dan erosi yang terus menggerus bantaran sungai di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka prov Sulawesi Tenggara, mulai memicu keresahan masyarakat. Warga di sejumlah desa mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas tambang galian C yang semakin marak beroperasi di sekitar daerah aliran sungai.
Sorotan tersebut mengemuka setelah akun media sosial Facebook milik LintangMajid, Senin (1/6/2026), mengunggah kondisi abrasi yang disebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa lahan pertanian dan perkebunan warga terus mengalami pengikisan akibat derasnya arus sungai yang semakin mendekati kawasan produktif milik masyarakat.
Keluhan serupa disampaikan warga di Desa Konaweha, Tamboli, Latuo, dan Puutamboli. Mereka mengaku setiap musim penghujan harus menghadapi ancaman berkurangnya lahan akibat tanah yang terus runtuh ke badan sungai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BreakingNewspost.id, aktivitas pengambilan material pasir menggunakan mesin penyedot masih terlihat beroperasi di sejumlah titik sungai di wilayah Kecamatan Samaturu. Aktivitas tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari.
“Kami melihat sendiri lahan terus berkurang. Saat hujan deras, arus sungai semakin kuat dan mengikis tebing. Pohon-pohon yang dulunya jauh dari sungai sekarang sudah berada di bibir longsoran. Kami khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, kerusakannya akan semakin luas,” ujar warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut warga, abrasi yang terjadi bukan hanya mengurangi luas lahan produktif, tetapi juga berpotensi mengancam kebun, akses jalan tani, hingga fasilitas yang berada di sekitar bantaran sungai apabila pengikisan tanah terus berlanjut.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya terhadap aktivitas pemanfaatan material sungai yang berkembang di wilayah Samaturu. Warga menilai perlu ada pemeriksaan dan kajian menyeluruh agar penyebab abrasi dapat diketahui secara objektif berdasarkan data lapangan.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru menyimpulkan hubungan antara aktivitas pertambangan dan abrasi yang terjadi. Namun mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kalau semua kegiatan sudah sesuai aturan tentu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi jika ada pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas demi melindungi lingkungan dan kepentingan warga,” kata warga lainnya.
Selain kerugian ekonomi akibat berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan, warga juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem sungai apabila aktivitas pengambilan material berlangsung tanpa pengawasan yang ketat.
Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), instansi teknis pertambangan, serta aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan verifikasi lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah pencegahan sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas. Menurut mereka, pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seimbang dengan upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari DLHK Kabupaten Kolaka, instansi teknis terkait, maupun pihak-pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Samaturu.
(Tim Redaksi)
