BreakingNewspost.id-Soppeng — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, melontarkan kritik keras terhadap lambannya pengerjaan sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Soppeng yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
Proyek yang dimaksud mencakup Paket IV dan Paket V pada ruas strategis penghubung antarwilayah, yang dinilai memiliki peran vital sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.
Pada Paket IV, terdapat beberapa ruas yang menjadi sorotan, yakni poros batas Barru–Takalala sepanjang kurang lebih 25 kilometer, ruas Takalala–Cabbeng–Salaonro sekitar 18 kilometer, serta ruas Cabbeng–Soppeng sekitar 11 kilometer. Sementara itu, pada Paket V meliputi ruas Ujung Lamuru–Batas Soppeng sepanjang sekitar 19 kilometer dan ruas Batas
Soppeng–Takalala sekitar 11 kilometer.
Menurut Ardi Doma, proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya tersebut belum menunjukkan tanda-tanda dimulainya pekerjaan, khususnya pada beberapa ruas di wilayah Soppeng.
“Ini bukan proyek biasa. Ini proyek yang dianggarkan miliaran rupiah melalui APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Ini menyangkut kehidupan masyarakat. Kalau dikerjakan lambat seperti ini, yang dirugikan adalah rakyat kecil,” tegas Ardi, Kamis (27/3/2026).
Urat Nadi Ekonomi Warga
Ia menekankan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalur vital, terutama bagi masyarakat yang melintas di poros tengah Sulawesi Selatan menuju Makassar maupun sebaliknya. Warga dari Soppeng, Wajo, dan sekitarnya disebut sangat bergantung pada kondisi jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.
Namun, kondisi di lapangan justru dinilai memprihatinkan. Sejumlah titik jalan dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Ardi juga menyinggung insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Watu Toa, poros Bulu Dua, yang diduga dipicu oleh kondisi jalan berlubang. Dalam kejadian tersebut, pengendara dilaporkan berusaha menghindari lubang hingga berujung pada kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
“Kondisi seperti ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Pertanyakan Komitmen Kontraktor
Lebih lanjut, Ardi mempertanyakan keseriusan kontraktor pelaksana dalam mengerjakan proyek strategis tersebut. Ia menilai lambannya progres mencerminkan lemahnya komitmen dalam memenuhi tanggung jawab.
Meski proyek tersebut merupakan skema multiyears, menurutnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan.
“Kita tahu ini proyek multiyears, tapi kalau tidak segera dimulai, kapan akan selesai? Ini yang menjadi pertanyaan besar,” katanya.
Ia juga membandingkan progres di wilayah lain, seperti Kabupaten Bone dan Wajo, yang disebut telah lebih dulu berjalan, sementara di Soppeng justru belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Ada apa ini? Kenapa daerah lain sudah dikerjakan, sementara Soppeng belum?” ujarnya.
Desak Evaluasi dan Transparansi
Ardi Doma mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk para wakil rakyat di daerah pemilihan Sulsel 8 (Soppeng–Wajo), untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, jika kontraktor tidak mampu memenuhi target dan tanggung jawab, maka perlu diambil langkah tegas.
“Kalau tidak sanggup, harus jujur. Jangan dipaksakan. Negara harus hadir dengan tindakan tegas. Jangan sampai kepercayaan rakyat terus terkikis,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait progres pekerjaan, termasuk target penyelesaian yang jelas dan terukur.
Komitmen Mengawal
Sebagai anggota DPRD, Ardi memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat perbaikan nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Rakyat butuh bukti, bukan janji. Jalan ini harus segera diselesaikan dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Jangan main-main dengan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun pemerintah provinsi belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan tersebut.tim
