JAKARTA | BREAKINGNEWSPOST.ID — Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menyatakan pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia akan menjadi salah satu keputusan strategis dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25–27 Agustus 2026.
Menurut Ali Mahsun, sektor usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (UKM-PKL) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/8/2026), ia menyebut sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi ratusan juta masyarakat Indonesia serta berperan penting dalam pembiayaan pendidikan jutaan keluarga.
Ali Mahsun mengemukakan bahwa sekitar 64,5 juta pelaku UMKM dan PKL disebut berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen dari total lapangan kerja nasional, serta memberikan kontribusi sekitar 55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti tantangan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan lahirnya sedikitnya 100 juta pelaku UKM dan PKL yang tangguh serta berdaya saing agar bonus demografi dapat menjadi peluang menuju Indonesia Emas 2045.
“Apabila momentum bonus demografi tidak dikelola dengan baik, Indonesia berpotensi menghadapi meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu negara harus hadir bersama seluruh kekuatan ekonomi rakyat,” ujar Ali Mahsun.
Ia menilai diperlukan langkah yang disebutnya sebagai solusi revolusioner, yakni mengintegrasikan berbagai program, anggaran, dan sumber daya bagi UMKM yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta.
Menurutnya, seluruh dukungan tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui satu lembaga dan satu basis data nasional UMKM-PKL agar pelaksanaan program lebih efektif, transparan, profesional, dan tepat sasaran.
Karena itu, Ali Mahsun menegaskan Munas VI APKLI-P akan menetapkan keputusan khusus mengenai pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia, yang diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat lahirnya UMKM yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Munas VI APKLI-P dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25–27 Agustus 2026 dengan agenda utama membahas arah kebijakan organisasi serta penguatan peran UMKM dan pedagang kaki lima dalam pembangunan ekonomi nasional.Versi ini disusun sebagai berita berdasarkan rilis, dengan membedakan secara jelas antara fakta (agenda Munas dan pernyataan narasumber) dan klaim atau pandangan yang berasal dari Ketua Umum APKLI-P.tim
