LABUAN BAJO, BreakingNewsPost.id – Upaya memperkuat fondasi kemandirian ekonomi dan fiskal menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026), pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi hambatan, mulai dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat hingga perlunya dukungan kebijakan untuk pengolahan sumber daya alam di dalam wilayah sendiri.
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, ini dihadiri oleh 18 anggota Banggar, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, seluruh kepala daerah se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran teknis kementerian terkait. Agenda ini merupakan bagian dari tahapan penyerapan aspirasi sebelum penyusunan kebijakan fiskal dan alokasi APBN.
Dalam paparannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong sektor produktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di NTT masih sangat bergantung pada aliran dana dari pusat.
Dari total 22 kabupaten dan kota, menurut Melki, baru Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif lebih baik. Selebihnya masih menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ruang gerak untuk membiayai pembangunan pun menjadi terbatas.
Kami memiliki kekayaan alam dan bahan baku yang melimpah. Namun, nilai tambah sering kali justru dinikmati di luar daerah. Karena itu, kami meminta dukungan agar proses produksi dan pengolahan bisa dilakukan di NTT. Dengan begitu, ekonomi berputar di sini dan masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujar Melki.
Ia mencontohkan potensi besar komoditas pinang yang nilai transaksinya diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun. Sayangnya, hingga saat ini pasokan masih banyak didatangkan dari luar daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa peluang ekonomi sangat besar jika industri pengolahan mampu dikembangkan secara lokal.
Selain soal hilirisasi, Gubernur juga meminta perhatian serius terkait pengelolaan kawasan strategis nasional. Labuan Bajo, sebagai destinasi super prioritas, menanggung beban besar mulai dari penanganan sampah, pemeliharaan lingkungan, hingga keamanan, namun belum diimbangi dengan kewenangan fiskal dan pendapatan yang sebanding.
Kami menanggung konsekuensi pengelolaan, tapi belum mendapatkan porsi yang adil dalam penerimaan. Ini perlu dikaji ulang agar beban dan manfaatnya seimbang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga mengusulkan kemudahan prosedur alih kepemilikan kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi plat NTT. Langkah ini dinilai penting untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan luar daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi dan penerimaan pajak daerah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengakui bahwa perekonomian NTT menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan masih menjadi tulang punggung. Namun, angka kemandirian fiskal yang baru mencapai 7,07 persen menjadi catatan bahwa tantangan untuk mandiri masih sangat berat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Adidoyo Prakoso, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun ini tercatat sebesar 5,32 persen secara tahunan. Meski demikian, masih diperlukan upaya serius dalam peningkatan produktivitas, penyediaan infrastruktur pendukung seperti cold storage, serta penguatan literasi dan akses keuangan bagi UMKM.
Bank Indonesia terus bersinergi melalui berbagai program, mulai dari pengendalian inflasi, pengembangan hilirisasi, hingga implementasi One School One Product untuk menguatkan ekonomi lokal,” jelas Adidoyo.
Dalam sesi diskusi, para kepala daerah juga menyuarakan permasalahan spesifik wilayahnya. Bupati Manggarai Barat menyoroti regulasi kapal pinisi yang beroperasi seperti hotel terapung namun kontribusinya terhadap PAD dinilai belum optimal. Sementara itu, Bupati Rote Ndao meminta perlindungan dan dukungan agar industri garam lokal mampu bersaing dengan produk impor.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT, Anita Gah, menekankan perlunya keadilan fiskal. Menurutnya, karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan memiliki kerentanan dan tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga kebijakan nasional harus mampu menjawab kekhususan tersebut.
NTT tidak bisa disamakan dengan daerah di Pulau Jawa. Kami butuh perlakuan khusus dan perhatian yang lebih serius agar pembangunan bisa merata,” ujar Anita.
OSenada dengan itu, Anggota Banggar DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat menyatakan kesiapannya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan agar menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran di parlemen.
Pertemuan ini mencerminkan harapan besar daerah agar kebijakan fiskal ke depan tidak hanya berorientasi pada distribusi anggaran, tetapi juga mampu memecahkan masalah struktural. Penguatan kapasitas keuangan daerah, dukungan terhadap industri pengolahan, dan perbaikan regulasi dinilai menjadi kunci agar NTT mampu bergerak menuju kemandirian yang sesungguhnya.
Penulis: Bergita Abi
