Maumere-BreakingNewspost.id — Di ujung Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tadalado—sebuah desa pemekaran dari Desa Nirangkliung—tersimpan kisah pengabdian yang nyaris luput dari perhatian.
Adalah Agnes Nofita, bidan P3K paruh waktu yang sejak 2022 mengabdikan diri di wilayah terpencil tersebut. Lulusan STIKES Yapika Makassar tahun 2013 ini menjalani tugas dengan medan yang tidak mudah. Untuk menjangkau posyandu, ia harus melewati jalan setapak yang diapit semak belukar, menembus hutan, serta berjalan kaki dari bukit ke bukit.
“Kalau ke posyandu, jalannya setapak, kiri kanan hutan. Naik turun bukit, dan sebagian besar harus ditempuh dengan berjalan kaki,” ungkap Nofi.
Keterbatasan fasilitas menjadi tantangan lain. Dari tiga dusun di Desa Tadalado, baru satu dusun yang memiliki posyandu, yakni Posyandu Wolofeo. Sementara dua dusun lainnya masih mengandalkan rumah warga sebagai tempat pelayanan kesehatan, itupun jika mendapat izin dari pemilik rumah.
“Untuk dua dusun lainnya belum ada posyandu, jadi kegiatan dilakukan di rumah warga. Itu juga kalau diizinkan. Kalau pelayanan yang lebih lengkap, masih harus ke desa induk di Nirangkliung,” jelasnya.
Akses transportasi pun menjadi persoalan serius. Kondisi geografis yang ekstrem membuat kendaraan roda dua hanya bisa digunakan saat musim kemarau. Itupun penuh risiko.
“Saya sudah trauma naik motor karena pernah jatuh hampir masuk jurang. Kalau musim hujan, tidak ada yang berani lewat. Apalagi ke Dusun Riigete, itu harus jalan kaki dari bukit ke bukit,” kenangnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan tetap dijalankan. Saat harus mendampingi ibu hamil (bumil) ke Kota Maumere untuk pemeriksaan USG, Nofi harus mengeluarkan biaya pribadi yang tidak sedikit.
“Kalau ke Maumere dampingi bumil, harus siapkan lebih dari Rp200 ribu. Ojek pulang pergi saja Rp100 ribu, belum makan dan lainnya,” ujarnya.
Persoalan kesejahteraan juga menjadi sorotan. Pada awal bertugas sebagai Tenaga Kerja Desa (TKD) tahun 2022, Nofi menerima gaji Rp1 juta per bulan. Kini, setelah berstatus sebagai tenaga P3K paruh waktu, ia mengaku belum menerima gaji sejak Januari hingga April 2026.
“Kewajiban sudah kami jalankan, tapi hak kami belum dibayar. Untuk transportasi saja tidak cukup, apalagi dengan medan seperti ini,” katanya.
Kisah Bidan Nofi menggambarkan potret nyata pelayanan kesehatan di wilayah terpencil—di mana dedikasi tenaga medis sering kali tidak sebanding dengan fasilitas dan dukungan yang tersedia. Di tengah medan berat dan keterbatasan anggaran, mereka tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, agar perhatian terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak hanya sebatas penugasan, tetapi juga diikuti dengan pemenuhan hak dan dukungan fasilitas yang memadai.
Liputan:yuvenfernandez
