Oleh: Iwan Hammer
Usai melakukan monitoring di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, hati saya dipenuhi kegelisahan. Di banyak tempat, masih terdengar keluhan rakyat kecil yang berharap hidupnya sedikit lebih mudah, tetapi justru harus bergelut dengan berbagai persoalan kebutuhan dasar.
Tabung gas LPG 3 kilogram, BBM, pupuk, pelaksanaan Koperasi Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik yang berulang kali disampaikan masyarakat. Mereka berharap berbagai program tersebut benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar menjadi janji yang sulit dirasakan manfaatnya.
Pertanyaan yang terus muncul di benak saya adalah: mengapa jeritan masyarakat di pelosok negeri seolah belum mendapat perhatian yang memadai? Di manakah kepekaan para pemimpin dan para pemangku kebijakan ketika rakyat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Sebagai warga negara, saya juga berharap lembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, semakin aktif menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
Di sejumlah daerah, saya masih menyaksikan berbagai persoalan sosial. Ada warga yang menghadapi penggusuran, pedagang kaki lima yang kehilangan ruang mencari nafkah, hingga masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Tidak sedikit yang pulang dengan rasa kecewa karena kuota telah habis.
Di beberapa wilayah, antrean LPG 3 kilogram juga masih menjadi pemandangan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar distribusi kebutuhan pokok benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses oleh mereka yang berhak.
Sementara itu, di tengah berbagai kesulitan yang dirasakan masyarakat, pemberitaan mengenai praktik korupsi yang terus terungkap menambah luka dan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Saya percaya negeri ini memiliki dasar yang kokoh, yaitu Pancasila. Nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan semestinya tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Semoga suara-suara kecil dari pelosok negeri tidak lagi dianggap angin lalu. Sebab, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari megahnya pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi rakyat kecil.
Catatan Penulis:
Iwan Hammer adalah Aktivis Pedagang Kaki Lima Indonesia, Aktivis Antikorupsi, serta pengurus sejumlah organisasi nasional, di antaranya BPI KPN PA RI, DPW RGPI, dan Ketua DPW APKLI Perjuangan Sulawesi Selatan.
