MAKASSAR,BreakingNewspost.id — Di atas kertas, kondisi perekonomian suatu daerah umumnya diukur melalui berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam mengevaluasi arah pembangunan dan menyusun kebijakan ekonomi.
Namun, di balik deretan angka tersebut, muncul suara berbeda dari lapangan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ICC-RI Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menilai denyut ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang pasar, serta sektor informal, belum sepenuhnya mencerminkan optimisme yang tergambar dalam berbagai indikator makro.
Pandangan tersebut, menurut Iwan Hammer, berasal dari aspirasi yang diterima organisasinya dari sejumlah pelaku usaha dan masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi organisasi, bukan hasil survei ilmiah ataupun kesimpulan berdasarkan data resmi pemerintah.
Keluhan yang kami terima relatif sama. Pedagang pasar mengatakan pembeli semakin sedikit, pemilik warung mengaku transaksi menurun, sementara pelaku UMKM mengeluhkan semakin sulit memutar modal. Menurut pandangan kami, kondisi ini patut menjadi perhatian karena menyangkut ekonomi masyarakat sehari-hari,” ujar Iwan Hammer, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat bukan semata kenaikan harga kebutuhan pokok, melainkan melambatnya aktivitas jual beli. Ia menilai perputaran uang di tingkat akar rumput menjadi salah satu indikator yang paling mudah dirasakan masyarakat dalam menilai kondisi ekonomi.
Iwan Hammer menegaskan bahwa ICC-RI Sulawesi Selatan tidak bermaksud membantah indikator resmi pemerintah ataupun mempertentangkan data statistik dengan pengalaman masyarakat. Sebaliknya, ia berpandangan bahwa kedua perspektif tersebut perlu dipertemukan agar kebijakan ekonomi mampu menjawab kondisi riil di lapangan.
Data resmi memiliki metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Namun menurut kami, pengalaman masyarakat juga merupakan informasi yang perlu didengar karena mereka yang merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan ekonomi,” katanya.
Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi semestinya tidak berhenti pada capaian angka pertumbuhan atau besarnya investasi yang masuk. Dari perspektif masyarakat kecil, keberhasilan itu lebih terasa ketika pasar kembali ramai, produk UMKM lebih mudah terjual, pendapatan keluarga meningkat, dan pelaku usaha memiliki keberanian untuk menambah modal maupun memperluas usahanya.
Dalam pandangan Iwan Hammer, UMKM merupakan fondasi ekonomi Sulawesi Selatan karena menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, apabila sektor tersebut mengalami perlambatan dalam waktu yang cukup lama, kondisi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi mata rantai ekonomi lainnya.
Apabila transaksi terus melambat, pelaku usaha akan cenderung mengurangi pembelian bahan baku, menunda pengembangan usaha, bahkan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Menurut kami, kondisi seperti ini perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Atas dasar berbagai aspirasi tersebut, DPW ICC-RI Sulawesi Selatan meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program pemulihan ekonomi yang telah berjalan. Menurut penilaian Iwan Hammer, evaluasi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap atau target administratif yang tercapai, tetapi juga mengukur dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah memperluas ruang dialog dengan pelaku UMKM, koperasi, akademisi, asosiasi usaha, dan organisasi masyarakat sipil agar penyusunan kebijakan ekonomi memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari berbagai lapisan masyarakat.
Di sisi lain, secara metodologis, kondisi perekonomian daerah memang dinilai melalui serangkaian indikator resmi yang diterbitkan instansi berwenang, termasuk Badan Pusat Statistik. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, konsumsi rumah tangga, investasi, serta perdagangan menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Karena itu, pandangan DPW ICC-RI Sulawesi Selatan dapat diposisikan sebagai representasi aspirasi yang berkembang di sebagian masyarakat, sementara gambaran umum mengenai kondisi ekonomi daerah tetap memerlukan rujukan terhadap data resmi dan analisis yang disusun melalui metodologi statistik yang baku.
Dalam praktiknya, perbedaan antara indikator makro dan pengalaman masyarakat bukanlah hal yang mustahil terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat tetap tercatat positif, sementara sebagian sektor usaha atau kelompok masyarakat masih merasakan tekanan akibat belum meratanya manfaat pertumbuhan tersebut. Perbedaan inilah yang menjadi ruang evaluasi bagi para pengambil kebijakan agar pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan capaian statistik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara langsung.
@Red
