Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DAERAH

Gubernur Sulut Setujui Kenaikan Subsidi Biaya Lokal Jemaah Haji Jadi Rp5 Juta per Orang

4
×

Gubernur Sulut Setujui Kenaikan Subsidi Biaya Lokal Jemaah Haji Jadi Rp5 Juta per Orang

Sebarkan artikel ini

Manado-BreakingNewsPost.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan dukungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dengan menaikkan subsidi biaya lokal jemaah. Kebijakan tersebut diputuskan dalam audiensi antara Gubernur Sulawesi Utara dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Utara di Wisma Negara, Jumat (17/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyetujui kenaikan subsidi biaya lokal dari sebelumnya Rp3,8 juta menjadi Rp5 juta per orang. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya biaya penerbangan, khususnya akibat kenaikan harga avtur yang berdampak langsung pada ongkos perjalanan haji.

Gubernur menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah haji tanpa terbebani lonjakan biaya.

“Kita ingin memastikan ibadah haji tetap terjangkau meskipun ada tantangan eksternal. Pemerintah harus hadir untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Gubernur dalam pertemuan tersebut.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai peningkatan subsidi ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji.

Selain membahas subsidi, pertemuan itu juga menyoroti rencana pengembangan embarkasi haji di Sulawesi Utara. Gubernur berharap ke depan provinsi ini dapat memiliki embarkasi sendiri guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan jemaah.

Menurutnya, keberadaan embarkasi di daerah tidak hanya akan mempermudah akses, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan bagi jemaah asal Sulawesi Utara dan wilayah sekitarnya.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Gubernur telah menginstruksikan jajaran terkait, termasuk Biro Kesejahteraan Rakyat, agar segera melakukan koordinasi lintas sektor.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi konkret serta pelayanan optimal bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Ferdinand Sahempa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *