Konawe | Breakingnewspost.id – Polemik mengenai perubahan menu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Onembute, Kabupaten Konawe, kembali menjadi perhatian. Ketua Dewan Pengawas MBG APKLI Perjuangan Wilayah Sulawesi, Iwan Hammer, meminta agar setiap perubahan menu yang disajikan kepada penerima manfaat dijelaskan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perhatian tersebut muncul setelah tim Breakingnewspost.id melakukan konfirmasi secara daring pada Sabtu, 25 Juli 2026, andi akmal sebagai pemilik dapur SPPG Onembute. Konfirmasi dilakukan menyusul informasi yang beredar mengenai perubahan menu MBG yang semula disebut berupa nasi putih menjadi hamburger.
Dalam komunikasi tersebut, Andi Akmal memberikan penjelasan terkait pertanyaan tim media mengenai menu yang disajikan. Namun, menurut Iwan Hammer, penjelasan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara lebih rinci agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Program MBG adalah program strategis nasional. Karena itu, setiap perubahan menu semestinya dapat dijelaskan kepada publik. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa menu berubah, tetapi juga ingin mengetahui dasar pertimbangannya, apakah karena pertimbangan gizi, ketersediaan bahan pangan, efisiensi distribusi, atau faktor lain yang memang diperbolehkan dalam ketentuan Program MBG,” ujar Iwan Hammer.
Menurutnya, transparansi bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan penyelenggara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan publik.
Ia menilai bahwa keberadaan tenaga ahli gizi memiliki posisi strategis dalam keseluruhan sistem pelayanan MBG. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan menu harian, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kecukupan gizi, keamanan pangan, serta kebutuhan nutrisi peserta didik.
Apabila terjadi perubahan menu, tentu publik ingin mengetahui apakah perubahan tersebut tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Penjelasan seperti inilah yang penting disampaikan agar tidak muncul berbagai penafsiran di masyarakat,” katanya.
Iwan Hammer juga mengingatkan bahwa Program MBG dibiayai oleh anggaran negara sehingga pelaksanaannya tidak hanya dituntut menghasilkan manfaat, tetapi juga harus mampu menunjukkan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sebaliknya, apabila informasi yang berkembang tidak dijelaskan secara utuh, ruang spekulasi akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi yang jelas. Siapa yang menetapkan menu, bagaimana mekanisme perubahan dilakukan, siapa yang memberikan persetujuan, dan apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program MBG. Dengan penjelasan yang utuh, kepercayaan publik akan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini sebaiknya tidak dipandang sekadar sebagai perbedaan jenis makanan yang disajikan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu diminta penjelasan oleh masyarakat maupun lembaga pengawas.
Liputan:M.Nur
