SOPPENG | BreakingNewspost.id — Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H Andi Muhammad Farid menegaskan pers tidak cukup hanya memberitakan kegiatan pemerintah. Menurut dia, media harus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Andi Farid saat menghadiri peringatan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Soppeng di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, Senin (7/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam momentum ulang tahun IWO karena menempatkan pers sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah daerah.
«“Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita tidak bisa kawal dengan diam-diam. Maka peran media sangat dibutuhkan,” tegas Andi Farid.»
Pers dan Pemerintah Berada dalam Relasi Pengawasan
Andi Farid mengatakan pengawasan pemerintahan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme internal lembaga. Media diperlukan untuk membawa persoalan masyarakat ke ruang publik sekaligus meminta penjelasan dari pemerintah.
Menurut dia, pers memiliki posisi strategis karena dapat melihat kebijakan pemerintah dari perspektif masyarakat.
Karena itu, media tidak seharusnya hanya menjadi saluran informasi mengenai program pemerintah. Pers juga memiliki tanggung jawab menguji informasi, memeriksa fakta, dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan.
Namun, fungsi kontrol tersebut harus berjalan dengan prinsip jurnalistik. Kritik harus berbasis fakta, sementara pihak yang menjadi sumber kritik tetap memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi.
Kamaruddin Apresiasi Dukungan DPRD
Dalam peringatan HUT tersebut, Andi Farid memberikan apresiasi kepada IWO Soppeng di bawah kepemimpinan Kamaruddin.
Ia juga mengingat kembali pelantikan Ketua PD IWO Soppeng yang berlangsung di Aula DPRD Soppeng pada 2025.
Momentum tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara lembaga legislatif dan organisasi wartawan telah terjalin sebelumnya. Namun, hubungan kelembagaan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam batas profesional agar tidak mengganggu independensi pers.
IWO Soppeng, sebagai organisasi wartawan, tetap memiliki tanggung jawab menjaga jarak profesional dari kepentingan politik maupun kelembagaan ketika menjalankan kerja jurnalistik.
Sinergi Tidak Berarti Tanpa Kritik
Andi Farid juga mendorong komunikasi antara pemerintah, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
Menurut dia, kerja bersama antarelemen diperlukan untuk mencegah persoalan pemerintahan berujung pada kerugian masyarakat.
«“Sangat penting kerja sama dengan insan pers, LSM agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Karena jika tidak tercapai, yang akan menjadi korban adalah masyarakat,” ujarnya.»
Namun, sinergi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban pers untuk mendukung pemerintah. Hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi pers untuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta.
Media dapat menjadi mitra komunikasi pemerintah, tetapi fungsi kontrol tetap melekat pada kerja jurnalistik.
Arus Informasi Digital Menuntut Verifikasi
Andi Farid menilai derasnya arus informasi digital membuat masyarakat membutuhkan media yang mampu memilah informasi.
Media dituntut melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Kecepatan pemberitaan tidak boleh mengorbankan akurasi.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memberikan data dan klarifikasi secara terbuka. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi dari satu sisi.
Dengan demikian, hubungan pemerintah dan pers tidak berhenti pada seremoni atau komunikasi kelembagaan. Hubungan tersebut harus menghasilkan keterbukaan informasi yang dapat diuji publik.
Pemerintahan Sehat Membutuhkan Kritik
Andi Farid mengajak seluruh unsur pemerintahan, lembaga, institusi, pers, LSM, dan masyarakat menjaga komunikasi serta silaturahmi.
Ia juga meminta insan pers terus memberikan kontribusi bagi Kabupaten Soppeng.
«“Teruslah memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Soppeng,” pesannya.»
Namun, kontribusi pers tidak semata-mata diukur dari banyaknya pemberitaan positif mengenai pemerintah. Salah satu kontribusi terpenting media adalah menghadirkan informasi yang membuat publik dapat mengetahui, menilai, dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Sebab, pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu menerima kritik, menjawab pertanyaan publik, membuka data, dan memperbaiki kebijakan ketika ditemukan persoalan.
Momentum HUT ke-14 IWO Soppeng menjadi pengingat bahwa hubungan pers dan pemerintah memiliki dua sisi. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan media untuk mengawasi pemerintah.
Di titik itulah independensi pers menjadi penting. Sinergi boleh dibangun, komunikasi harus dibuka, tetapi fungsi kontrol tidak boleh ditukar dengan kedekatan.
Bagi IWO Soppeng, tantangan setelah memasuki usia ke-14 bukan sekadar mempertahankan eksistensi organisasi, melainkan memastikan wartawan tetap bekerja dengan verifikasi, keberimbangan, independensi, dan keberanian mengangkat persoalan publik berdasarkan fakta.
(Pettaduga)
