SOPPENG,BreakingNewspost.id – Di tengah berbagai capaian yang kerap disampaikan Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada publik, muncul pandangan kritis dari kalangan masyarakat sipil yang menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dan langkah pembenahan yang lebih konkret.
Ketua Umum DPP LSM GARDA 08 menilai sejumlah sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Soppeng belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Penilaian tersebut didasarkan pada berbagai dinamika yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persoalan pelayanan administrasi, penataan birokrasi, pengisian jabatan strategis, hingga pemerataan manfaat pembangunan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak dapat semata-mata dilihat dari laporan capaian program, penghargaan, maupun indikator statistik makro yang dipublikasikan setiap tahun. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, birokrasi yang responsif, serta peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan pemerintah daerah harus diukur dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika masih muncul berbagai keluhan terkait pelayanan, efektivitas birokrasi, dan pemerataan pembangunan, maka hal itu menjadi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan banyaknya program yang diluncurkan pemerintah. Yang menjadi perhatian utama adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Dalam beberapa waktu terakhir, menurutnya, sejumlah isu publik terus menjadi bahan perbincangan masyarakat. Mulai dari dinamika mutasi dan rotasi pejabat, keberadaan sejumlah jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt), efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, hingga kualitas pelayanan pada beberapa sektor yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.
LSM GARDA 08 menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Sebab, birokrasi yang terlalu lama berada dalam kondisi transisi berpotensi memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Stabilitas birokrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam pemerintahan. Ketika terlalu banyak posisi strategis yang belum terisi secara definitif atau terlalu sering terjadi perubahan struktur organisasi, maka yang dikhawatirkan adalah terganggunya konsistensi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain persoalan birokrasi, lembaga tersebut juga menyoroti aspek pembangunan ekonomi daerah. Meskipun sejumlah indikator menunjukkan tren positif, termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, LSM GARDA 08 mengingatkan bahwa angka tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna signifikan apabila belum mampu menekan kesenjangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Kita tidak boleh terjebak pada kebanggaan angka semata. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah petani, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat pedesaan benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Jika belum, maka masih ada ruang evaluasi yang harus dilakukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, LSM GARDA 08 menilai pemerintah daerah perlu membangun pola komunikasi publik yang lebih terbuka dan transparan. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui berbagai capaian pembangunan sekaligus hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program-programnya.
Transparansi tersebut dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya spekulasi yang dapat memperlemah hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Meski menyampaikan kritik, LSM GARDA 08 menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sejumlah program pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, pelayanan sosial, dan peningkatan pendapatan daerah tetap patut mendapatkan apresiasi.
Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa apresiasi tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi. Justru kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Kami tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Yang kami lakukan adalah menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ada yang baik tentu harus diapresiasi, tetapi ketika masih ada kekurangan maka wajib disampaikan agar menjadi bahan perbaikan bersama,” katanya.
LSM GARDA 08 juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan introspeksi dan bukan sebagai ancaman. Menurut mereka, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang terbuka terhadap masukan dan memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri.
Ke depan, lembaga tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Soppeng mampu mempercepat pembenahan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
Pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan banyak slogan. Yang dibutuhkan adalah pelayanan yang baik, birokrasi yang bekerja, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata. Itu yang menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah pemerintahan daerah,” tutup Ketua Umum DPP LSM GARDA 08.Naskah ini mempertahankan nada kritis dan tajam, tetapi tetap berimbang karena memuat apresiasi atas capaian pemerintah sekaligus menekankan bahwa kritik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, bukan vonis bahwa pemerintah “gagal”.
@Tim
