SOPPENG – Gelombang kritik terhadap arah pembangunan Kabupaten Soppeng kembali mengemuka. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Soppeng turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan SDN 3 Lemba, Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, Selasa (7/7/2026). Aksi berlangsung damai, namun membawa pesan yang tegas: mahasiswa meminta pemerintah daerah lebih serius menjawab berbagai persoalan yang dinilai masih dirasakan masyarakat.
Sejak awal aksi, massa berharap dapat berdialog langsung dengan Bupati Soppeng agar aspirasi yang mereka bawa dapat disampaikan tanpa perantara. Namun hingga demonstrasi berlangsung, kepala daerah tidak hadir di lokasi. Aspirasi akhirnya diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Hadi Wijaya, yang datang menemui peserta aksi di kawasan Tugu Cakelle.
Bagi mahasiswa, demonstrasi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik. Mereka menegaskan aksi itu merupakan bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah sekaligus upaya mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, massa aksi menyampaikan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui capaian angka pertumbuhan ekonomi atau keberhasilan program pemerintah. Menurut mereka, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata, terutama warga yang tinggal di wilayah pedesaan.
Koordinator aksi kemudian membacakan delapan tuntutan yang menjadi pokok aspirasi mahasiswa.
Tuntutan tersebut meliputi penyediaan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, kejelasan status aset daerah khususnya Asrama Mahasiswa Soppeng, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya, evaluasi terhadap kebijakan peningkatan ekonomi daerah agar manfaatnya dirasakan lebih merata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jembatan dan jalan di wilayah pedesaan, penyusunan kebijakan relokasi UMKM yang disertai sarana dan prasarana yang layak, serta peningkatan fasilitas asrama mahasiswa.
Mahasiswa menilai sejumlah persoalan tersebut merupakan isu yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam orasinya, beberapa peserta aksi menyinggung masih adanya wilayah yang mengalami keterbatasan akses infrastruktur. Mereka menyebut masih terdapat masyarakat yang bergotong royong membangun jalan secara swadaya karena pembangunan dinilai belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
Bagi mahasiswa, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Mereka berharap kebijakan pembangunan ke depan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di desa-desa, bukan hanya berfokus pada kawasan perkotaan.
Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Mereka menilai keberadaan program beasiswa merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng. Di sisi lain, mereka meminta adanya kepastian mengenai pengelolaan Asrama Mahasiswa Soppeng agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
Isu pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa meminta evaluasi terhadap berbagai program ekonomi yang telah berjalan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mengenai rencana relokasi UMKM, mahasiswa menilai kebijakan tersebut harus dirancang secara matang. Relokasi, menurut mereka, tidak cukup hanya memindahkan lokasi usaha, tetapi juga harus dibarengi penyediaan fasilitas pendukung yang memadai agar pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya tanpa mengalami penurunan pendapatan.
Di hadapan peserta aksi, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Hadi Wijaya, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia mengatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD serta Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menjadi bahan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kami menerima aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Semua poin tuntutan akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah agar mendapat perhatian serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” kata Hadi Wijaya.
Meski demikian, mahasiswa menyampaikan kekecewaan atas tidak hadirnya Bupati maupun unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam aksi tersebut. Menurut mereka, kehadiran pemerintah secara langsung memiliki makna penting sebagai bentuk penghargaan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus membuka ruang dialog yang lebih substantif.
Di sisi lain, aksi berlangsung aman dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, mahasiswa menyerahkan dokumen resmi berisi delapan poin aspirasi kepada perwakilan DPRD Kabupaten Soppeng dan pihak kepolisian sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional.
Aksi Aliansi Mahasiswa Soppeng menjadi pengingat bahwa partisipasi publik tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan mencerminkan harapan agar pemerintah tidak hanya mengejar capaian pembangunan secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa maupun mengenai ketidakhadiran Bupati dalam aksi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.tim
