Sikka-Breakingnewspost.id – Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) Indonesia menggelar pelatihan penanganan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) bagi staf PAPHA Indonesia dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Pelatihan yang berlangsung selama empat hari tersebut merupakan bagian dari penguatan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan proyek Voice for Equality yang dijalankan PAPHA Indonesia bersama Plan Indonesia dan KAPAL Perempuan dengan dukungan Uni Eropa.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Puskopdit, Jalan Litbang Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka. Pelatihan penanganan korban KBG berlangsung pada 5–6 Mei 2026, sedangkan pelatihan pengarusutamaan GEDSI dilaksanakan pada 8–9 Mei 2026.
Direktur Yayasan PAPHA Indonesia, Bernardus Lewonama Hayon, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Nagekeo.
Pria yang akrab disapa Narto itu mengatakan, kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan sosial serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga kesehatan psikologis, kerentanan sosial, hingga terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi sosial.
“Korban KBG umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terbatas,” ujar Narto di sela-sela kegiatan.
Menurut dia, sejumlah faktor turut mempengaruhi tingginya risiko KBG di Kabupaten Nagekeo, mulai dari dinamika sosial budaya, keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, hingga masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan banyak korban memilih tidak melaporkan kasus yang dialami karena stigma sosial, rasa takut, ketergantungan ekonomi, maupun minimnya informasi terkait layanan perlindungan yang tersedia.
“Akibatnya, tidak sedikit kasus KBG yang tidak tertangani secara optimal dan berpotensi terus berulang,” katanya.
Narto menilai, pemerintah daerah melalui layanan UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia, belum optimalnya pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), hingga belum terstandarnya mekanisme rujukan dan pendampingan lintas sektor.
Selain itu, persoalan kerahasiaan data korban, jaminan keamanan korban, hingga belum tersedianya rumah aman juga dinilai menjadi tantangan serius dalam penanganan kasus KBG di daerah.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kabupaten Nagekeo yang memiliki wilayah terpencar dan keterbatasan infrastruktur turut mempengaruhi efektivitas layanan penanganan korban.
“Akses terhadap fasilitas layanan belum merata sehingga dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal. Koordinasi antar lembaga juga perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, PAPHA Indonesia berharap kapasitas staf layanan dapat semakin meningkat, baik dalam memahami jenis dan indikator KBG, membangun komunikasi empatik dengan korban, maupun dalam pengelolaan kasus secara profesional sesuai prinsip perlindungan korban.
Pelatihan itu juga ditargetkan menghasilkan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus KBG yang kontekstual dengan kondisi Kabupaten Nagekeo.
“Dengan demikian, layanan terhadap korban KBG diharapkan menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta pemulihan korban secara menyeluruh,” kata Narto.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti oleh 13 staf PAPHA Indonesia dan dua staf UPTD PPA Kabupaten Nagekeo. Selain peningkatan kapasitas peserta, hasil yang diharapkan dari pelatihan itu adalah tersusunnya draft SOP penanganan kasus serta adanya pengukuran peningkatan kapasitas melalui pre-test dan post-test.
Pelatihan menghadirkan fasilitator Jefry Handre Aryandra dari UPTD PPA Provinsi NTT dan Retno Indrawati selaku GEDSI Team Leader Yayasan Plan International Indonesia.
(Yuven Fernandez)
