SOPPENG.BreakingNewsPost,id — Keluhan mengenai kondisi perekonomian yang dinilai semakin berat disebut terus disampaikan masyarakat kepada Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPW APKLI-P Sulsel, Iwan Hammer, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Iwan Hammer, dalam berbagai pertemuan dengan pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, petani, dan masyarakat kecil, persoalan ekonomi menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan. Aspirasi yang diterima, kata dia, berkisar pada menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya aktivitas perdagangan, hingga sulitnya pelaku usaha kecil mempertahankan omzet.
Keluhan yang kami terima hampir selalu berkaitan dengan ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil mengaku penjualan menurun, sementara biaya hidup terus meningkat. Aspirasi seperti ini perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa APKLI-P tidak bermaksud menyimpulkan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh, melainkan menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima dari anggotanya maupun masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan program pembangunan.
Menurut Iwan Hammer, pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kemajuan daerah. Namun, keberhasilan pembangunan juga perlu diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya daya beli, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha mikro dan pedagang kecil, serta membaiknya pendapatan petani dan pelaku UMKM.
Ia juga mendorong agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat, termasuk kemudahan akses permodalan, pembinaan UMKM, perluasan pasar bagi produk lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan lebih terasa manfaatnya apabila dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Selain itu, Iwan Hammer mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, untuk membangun dialog yang terbuka dalam mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Meski demikian, penilaian mengenai kondisi ekonomi suatu daerah pada dasarnya perlu mengacu pada indikator resmi yang diterbitkan pemerintah, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan indikator kesejahteraan lainnya. Karena itu, pernyataan yang disampaikan Iwan Hammer merupakan pandangan organisasi berdasarkan aspirasi masyarakat yang mereka himpun.
@Red
