SOPPENG | BreakingNewsPost.id — Penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dipertanyakan. Data kelompok tani, luas lahan, jenis BBM, alat pertanian, lokasi kegiatan, dasar penghitungan kebutuhan hingga volume solar yang direkomendasikan dan direalisasikan diminta dibuka untuk memastikan penyaluran subsidi sesuai peruntukan.
Aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng menjelaskan dasar penerbitan rekomendasi, termasuk kelompok tani penerima dan luas lahan yang digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan BBM.
Menurut Rudiandi, keterbukaan data penting untuk menguji apakah rekomendasi yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan pertanian di lapangan.
“Yang perlu dibuka adalah nama kelompok tani, luas lahan, jenis BBM, alat pertanian yang digunakan, lokasi kegiatan, komoditas, nomor rekomendasi, mekanisme verifikasi barcode, serta berapa liter BBM yang direkomendasikan dan berapa yang direalisasikan,” kata Rudiandi.
Ia menilai luas lahan dan volume BBM merupakan dua data yang perlu dicocokkan. Jika rekomendasi diberikan berdasarkan luasan tertentu, dasar penghitungan kebutuhan dan realisasi pengambilan solar semestinya dapat ditelusuri.
“Berapa luas lahan yang menjadi dasar rekomendasi dan berapa liter solar yang kemudian direalisasikan?” ujarnya.
Rudiandi juga mempertanyakan mekanisme verifikasi sebelum rekomendasi diterbitkan. Ia meminta penjelasan mengenai pihak yang memeriksa data, apakah dilakukan verifikasi lapangan, serta bagaimana memastikan kelompok tani masih aktif dan lahan yang tercantum benar-benar digarap.
Apabila ditemukan perbedaan antara data kelompok tani, luas lahan, kebutuhan BBM, volume dalam rekomendasi dan realisasi pengambilan, menurut dia, perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.
“Kalau ada perbedaan, dasar perhitungannya harus jelas dan bisa diperiksa,” katanya.
Rudiandi menegaskan, dugaan adanya permainan dalam penerbitan rekomendasi belum dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan. Namun, setiap ketidaksesuaian data patut ditelusuri untuk memastikan BBM bersubsidi tidak salah sasaran atau digunakan di luar peruntukan.
Ia mendorong aparat pengawas dan aparat penegak hukum memeriksa dokumen rekomendasi, data kelompok tani, luas serta lokasi lahan, identitas alat pertanian, dasar penghitungan kebutuhan BBM, nomor rekomendasi, volume yang disetujui, serta catatan realisasi pengambilan di SPBU.
“Transparansi diperlukan agar rekomendasi tidak hanya benar secara administrasi, tetapi juga tepat penerima, tepat lokasi, tepat kebutuhan dan tepat volume,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng belum memberikan klarifikasi mengenai dasar penerbitan rekomendasi, termasuk data kelompok tani, luas lahan, kebutuhan BBM, volume yang direkomendasikan dan realisasi pengambilannya.Red
