Polewali Mandar-BreakingNewspost.id — Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, S.IP, persoalan mendasar di sektor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, masih menjadi sorotan. Alih-alih menunjukkan perbaikan signifikan, kondisi di lapangan justru memperlihatkan persoalan yang berulang, terutama di kawasan Pantai Bahari yang selama ini dikenal sebagai ikon daerah.
Pantai yang semestinya menjadi wajah pariwisata Polewali Mandar kini menghadirkan pemandangan kontras. Tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga material organik terlihat berserakan di sepanjang garis pantai. Bau tak sedap pun kerap tercium, mengganggu kenyamanan pengunjung serta aktivitas warga sekitar.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas tata kelola sampah oleh pemerintah daerah. Sejumlah warga menilai, persoalan tersebut bukan hal baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Setiap tahun seperti ini. Kadang dibersihkan, tapi tidak lama kemudian kembali kotor. Seperti tidak ada penanganan yang berkelanjutan,” ujar seorang warga yang ditemui di sekitar Pantai Bahari.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat sementara. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara periodik dinilai belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh, terutama jika tidak diiringi dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor yang turut disorot. Minimnya tempat pembuangan sementara (TPS), keterbatasan armada pengangkut, hingga belum optimalnya sistem pengolahan sampah di tingkat akhir disebut menjadi penyebab utama menumpuknya sampah, termasuk di kawasan pesisir.
persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan seremonial atau reaktif. Dibutuhkan kebijakan yang terstruktur dan konsisten, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk edukasi masyarakat, penguatan regulasi, hingga pengawasan yang berkelanjutan.
“Masalah sampah itu sistemik. Kalau hanya mengandalkan aksi bersih-bersih tanpa pembenahan sistem, maka hasilnya akan terus berulang seperti sekarang,
Selain berdampak pada estetika kawasan wisata, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas, mulai dari pencemaran lingkungan laut hingga gangguan kesehatan masyarakat. Bahkan, sektor ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas wisata dan perikanan turut terancam.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait langkah konkret dan jangka panjang dalam menangani persoalan tersebut. Minimnya transparansi informasi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa isu sampah belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Satu tahun masa kepemimpinan sejatinya menjadi momentum evaluasi atas arah kebijakan yang dijalankan. Namun di Polewali Mandar, persoalan sampah—yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat—masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di tengah harapan akan perubahan, publik kini menanti langkah nyata: apakah pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan, atau persoalan ini akan terus menjadi siklus tahunan yang tak kunjung berakhir.Red
