JAKARTA- — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus upaya memperluas cakupan layanan MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
“Kami melihat fasilitas yang sudah ada dan masih layak digunakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya di daerah 3T,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendanaan tersebut antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dari negara lain, hingga dukungan berbagai yayasan.
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Bahkan sekarang sudah ada beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” kata Nanik.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting untuk mengurangi beban pembiayaan negara. Pada tahap awal pelaksanaan program, seluruh kebutuhan anggaran masih ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Selain itu, perusahaan yang beroperasi atau berinvestasi di daerah terpencil juga didorong untuk menyalurkan program CSR mereka guna mendukung penyediaan fasilitas dapur MBG.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujarnya.
Nanik menambahkan, pendekatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan. Jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah terpencil relatif lebih sedikit sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif.
Karena itu, BGN akan mengutamakan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dan memenuhi standar operasional dibandingkan membangun infrastruktur baru yang membutuhkan biaya lebih besar.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat perluasan layanan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan sarana pendukung.
Naskah ini mempertahankan substansi pernyataan BGN, namun disusun lebih lugas, berimbang, dan sesuai gaya berita nasional.red
