Oleh: Arham MSi La Palellung
Aktivis HAM LHI | Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak ada pemimpin yang luput dari kritik. Sebuah kebijakan bisa saja keliru, keputusan dapat diperdebatkan, bahkan langkah yang kontroversial sekalipun masih dapat diterima publik sepanjang dijelaskan secara terbuka, rasional, dan konsisten.
Namun, ada satu persoalan yang jauh lebih berbahaya daripada kebijakan yang salah, yakni hilangnya konsistensi dalam tata kelola dan komunikasi pemerintahan itu sendiri.
Belakangan ini, masyarakat Soppeng menyaksikan sejumlah peristiwa yang memunculkan ruang tafsir beragam di tengah publik. Relokasi pelaku UMKM dari pelataran Masjid Raya ke kawasan Taman Gapis menimbulkan keluhan terkait kesiapan sarana dan prasarana. Di sisi lain, pembebasan sementara empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memunculkan spekulasi luas jauh sebelum penjelasan resmi disampaikan.
Sebelumnya, publik juga menyaksikan dinamika yang melibatkan Ketua DPRD dengan pejabat BKPSDM, dominasi pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan strategis, hingga berbagai persoalan birokrasi lainnya yang menjadi konsumsi publik.
Pola yang Berulang
Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan kepala daerah. Dalam sistem pemerintahan, kepala daerah memang memiliki hak dan wewenang mengambil keputusan. Yang menjadi perhatian utama adalah pola yang kesannya terus berulang.
Keputusan lebih dahulu diumumkan. Polemik kemudian berkembang. Ruang publik lebih dahulu dipenuhi asumsi dan dugaan. Setelah situasi memanas, barulah pemerintah menyampaikan penjelasan.
Ketika pola seperti ini terus terjadi, yang terkikis bukan sekadar citra pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri.
Dalam tata kelola pemerintahan, komunikasi publik bukanlah instrumen semata untuk meredam polemik setelah masalah terjadi. Komunikasi publik adalah bagian integral dari proses pengambilan kebijakan. Ia hadir untuk membangun pemahaman, mengurangi kesalahpahaman, dan mencegah lahirnya spekulasi yang tidak bertanggung jawab.
Sebab, dalam politik maupun pemerintahan berlaku prinsip sederhana: setiap kekosongan informasi akan segera diisi oleh asumsi.
Masyarakat tidak mengetahui apa yang dibahas di ruang rapat. Mereka tidak mengikuti dinamika internal. Yang mereka lihat hanyalah hasil akhir sebuah keputusan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Ketika pelaku UMKM mengeluhkan lokasi relokasi yang dinilai belum siap, masyarakat menilai hasil kebijakan. Ketika pelayanan administrasi kependudukan terganggu pasca-pembebasan pejabat, masyarakat kembali menilai akibat dari kebijakan tersebut.
Masyarakat tidak menilai niat. Masyarakat menilai dampak. Karena itu, yang tertangkap oleh publik bukanlah motif di balik keputusan, melainkan pola yang terus berulang.
Energi Harusnya Fokus pada Janji Politik
Pembebasan sementara empat kepala OPD menjadi bagian dari akumulasi peristiwa yang memunculkan pertanyaan besar terhadap pola pengambilan kebijakan. Persoalannya bukan semata pada substansi keputusan, melainkan pada cara kebijakan itu dikomunikasikan. Penjelasan pemerintah tentu patut diapresiasi, namun komunikasi yang efektif seharusnya hadir sebelum spekulasi berkembang, bukan setelah masyarakat dipenuhi berbagai tafsir.
Jika sekali terjadi, publik mungkin memaklumi sebagai kekeliruan. Jika dua kali, bisa dianggap kelalaian. Namun apabila pola yang sama terus muncul, menjadi wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan: apakah pemerintah daerah telah memiliki sistem komunikasi kebijakan yang efektif?
Padahal, masyarakat Soppeng memiliki harapan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyaksikan polemik birokrasi. Mereka menunggu realisasi janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada.
Program BPJS Gratis, rumah singgah keluarga pasien di Makassar, bantuan pendidikan, penguatan sektor pertanian melalui pompanisasi dan irigasi, pemberdayaan UMKM, perbaikan jalan, pelayanan home service, hingga pemberdayaan pemuda adalah agenda yang jauh lebih dinantikan daripada perdebatan yang menguras perhatian.
Energi pemerintahan seharusnya difokuskan untuk mempercepat realisasi program-program tersebut, bukan habis untuk menjelaskan kontroversi yang sebenarnya dapat dicegah melalui tata kelola yang lebih baik.
Konsistensi adalah Kunci
Setiap pergantian kepemimpinan selalu membawa harapan baru. Masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik, bukan sekadar perubahan kebijakan. Di sinilah kepemimpinan diuji: bagaimana memperbaiki kekurangan tanpa merusak yang tela…
@Lamellong
