SOPPENG-BreakingNewspost.id – Di tengah gemanya narasi pembangunan yang terus dipromosikan, realitas di sektor pertanian Kabupaten Soppeng justru memperlihatkan wajah yang memprihatinkan. Ribuan petani kini kembali mengeluhkan persoalan klasik yang seolah tak kunjung usai: sulitnya akses pupuk subsidi dan ketidakpastian harga hasil panen yang terus menekan pendapatan mereka.
Bagi para petani, ini bukan sekadar data statistik. Di balik setiap hektar lahan yang digarap, terdapat beban biaya produksi yang terus membengkak, risiko gagal panen yang selalu mengintai, serta harapan sederhana agar hasil jerih payah mereka mampu menopang kehidupan keluarga dengan layak.
Merespons kondisi yang semakin memprihatinkan ini, Koordinator Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08, Juansyah, S.H., menilai bahwa keluhan petani tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Sektor ini adalah fondasi ekonomi masyarakat pedesaan yang wajib mendapatkan perlindungan serius dari negara.
Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Ketika mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan harus berhadapan dengan harga yang fluktuatif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan semata, tetapi keberlanjutan sektor pertanian itu sendiri dan masa depan pangan daerah,” tegas Juansyah.
Pupuk: Janji yang Sering Tertunda
Isu distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan paling tajam. Meski setiap tahun anggaran besar dialokasikan oleh pemerintah pusat, realitas di lapangan seringkali berbeda.
Keluhan mengenai keterbatasan stok, keterlambatan penyaluran yang tidak sesuai masa tanam, hingga kuota yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan luas lahan, masih menjadi keluhan utama di berbagai desa.
Jika pupuk telah dialokasikan negara, maka pemerintah wajib memastikan rantai distribusinya berjalan efektif dan transparan. Jangan sampai ada celah yang membuat pupuk sulit didapat atau tidak tepat waktu, sementara petani sudah menunggu di sawah,” ujar Juansyah.
Menurutnya, pengawasan yang ketat mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi yang merupakan hak petani benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan justru menjadi komoditas yang dipermainkan.
Terjepit Antara Biaya dan Harga
Tidak hanya soal sarana produksi, ketidakadilan ekonomi juga terasa pada sisi hasil panen. Petani seringkali berada pada posisi paling rentan dalam rantai perdagangan.
Saat harga komoditas anjlok, merekalah yang pertama kali menanggung kerugian. Namun ketika harga pasar membaik, kenaikan itu seringkali tidak sebanding dengan lonjakan biaya produksi yang terjadi sebelumnya.
Yang petani butuhkan sebenarnya sederhana: kepastian. Pupuk ada saat dibutuhkan, dan harga panen memberikan keuntungan yang layak. Selama dua hal ini tidak terjamin, petani akan terus berada dalam posisi terjepit,” keluh salah seorang petani.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola pertanian daerah. Di mana letak fungsi perlindungan dan pengawasan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para penyambung nyawa pangan ini?
Negara Wajib Hadir, Bukan Sekadar Hadir
Juansyah menegaskan, dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Dibutuhkan kebijakan yang nyata dan berpihak kepada rakyat kecil.
Negara hadir bukan hanya saat launching program, tetapi juga saat petani kesulitan mendapatkan input produksi dan saat harga di pasar tidak menentu.
Keluhan petani bukanlah suara sumbang yang harus dibungkam. Justru itu adalah alarm penting. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari luas lahan atau angka produksi semata. Ukuran sesungguhnya terletak pada satu jawaban: Apakah kehidupan petani kini menjadi lebih baik, atau justru semakin terbebani oleh persoalan yang sama dari tahun ke tahun?
Sebab selama nasib mereka belum terbela, maka ketahanan pangan dan kesejahteraan daerah hanyalah wacana semata.
Reporter: Tim Liputan
BreakingNewsPost.id
