JAKARTA-BreakingNewspost.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Vera Christina Asadoma, mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Program yang diikuti para wakil gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada penguatan integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan.
Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Gedung Merah Putih KPK. Melalui program ini, peserta dibekali berbagai materi yang berorientasi pada penguatan budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Materi yang diberikan meliputi internalisasi nilai-nilai dasar antikorupsi dan etika kepemimpinan, penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah, identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan, hingga penyusunan rencana aksi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
Selain itu, peserta juga diajak melakukan refleksi kepemimpinan sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menariknya, program ini tidak hanya menyasar penyelenggara negara. Para pasangan kepala daerah yang turut hadir juga mendapatkan pembekalan khusus terkait pentingnya peran keluarga dalam menjaga integritas pejabat publik.
KPK memandang keluarga sebagai benteng moral pertama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter, sikap, dan komitmen antikorupsi seorang pemimpin.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, keikutsertaan dalam program tersebut menjadi bagian dari komitmen mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan nilai-nilai integritas yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di NTT. Tujuannya adalah mempercepat transformasi birokrasi yang profesional, akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Johni.
Penguatan integritas aparatur dan pimpinan daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong efektivitas pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Melalui Program PAKU Integritas, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu mencegah praktik korupsi, tetapi juga membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. :::
Penulis: Bergita Abi
Editor: BreakingNewsPost.id
