KUPANG-BreakingNewspost.id – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat (26/6/2026).
Menurut Melki, rapat koordinasi tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan Program MBG agar manfaatnya semakin luas.
Rapat koordinasi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta pemanfaatan produk-produk lokal dalam rantai pasok program,” ujarnya.
Melki mengungkapkan, ini merupakan rapat koordinasi pertama terkait pelaksanaan Program MBG yang dihadirinya sejak menjabat sebagai Gubernur NTT. Karena itu, ia berharap Kota Kupang dapat menjadi model pelaksanaan program bagi kabupaten dan kota lain di provinsi tersebut.
Kota Kupang harus menjadi contoh. Wali Kota beserta jajaran agar terus mendukung peningkatan dampak dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Menurut Melki, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini juga menciptakan aktivitas ekonomi setiap hari melalui kebutuhan bahan pangan, tenaga kerja, dan layanan pendukung lainnya.
Program ini menyentuh banyak pihak sekaligus. Setiap hari terjadi perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja, melibatkan banyak pekerja, dan memberikan manfaat langsung bagi anak-anak. Dampaknya dirasakan setiap hari,” ujarnya.
Dengan sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang dan potensi perputaran ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp440 miliar, Melki mengajukan dua pertanyaan sebagai bahan evaluasi.
Pertama, apakah besarnya perputaran ekonomi tersebut benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang mengalami malnutrisi sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka stunting. Kedua, sejauh mana nilai ekonomi yang tercipta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dipetakan agar manfaat Program MBG benar-benar maksimal, baik dalam meningkatkan status gizi masyarakat maupun memberikan dampak ekonomi yang luas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola Program MBG yang baik agar seluruh dapur SPPG dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, sasaran penerima manfaat perlu dipetakan secara tepat, terutama kelompok yang berisiko mengalami stunting, dengan tetap mengutamakan penggunaan produk-produk lokal sebagai bagian dari rantai pasok.
Melki bahkan mendorong lahirnya konsep “MBG NTT Incorporated”, yakni kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Program MBG sebagai identitas bersama dalam membangun ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan Program MBG yang dinilainya sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Kita bukan hanya berbicara tentang makan, tetapi sedang berinvestasi untuk masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
Christian menjelaskan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan sejak awal kehidupan, bahkan sejak masa kehamilan. Karena itu, peran Posyandu menjadi sangat penting dalam menjaga kecukupan gizi ibu hamil dan anak pada 1.000 hari pertama kehidupan yang menjadi periode emas pertumbuhan.
Ia mengungkapkan bahwa Kota Kupang saat ini telah memiliki 42 dapur SPPG dengan nilai perputaran ekonomi sekitar Rp9 miliar. Rapat koordinasi tersebut, menurutnya, bertujuan memperkuat sinergi antara penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program MBG berjalan semakin efektif.
Pemerintah Kota Kupang juga telah membentuk Satgas MBG yang bertugas melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, termasuk aspek sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Selain itu, Christian berharap cakupan penerima manfaat Program MBG dapat terus diperluas, khususnya bagi anak-anak di Posyandu dan PAUD sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan angka stunting.
Saya yakin, di setiap porsi Makan Bergizi Gratis bukan hanya tersaji makanan, tetapi juga tersaji mimpi dan masa depan anak bangsa,” tutupnya.
bergita abi
