Kupang–Breaking News.com — Sorotan tajam mengarah pada proyek peningkatan jalan ruas Mauponggo–Ngera–Pu’uwada di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Proyek yang menghabiskan anggaran sekitar Rp15 miliar itu dilaporkan mengalami kerusakan serius, meski baru sebulan rampung dikerjakan.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Wakil Presidium GERMAS PMKRI Kupang, Naris Tursa, yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan penyelidikan.
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap uang rakyat,” kata Naris dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Kerusakan Cepat, Tanda Bahaya
Berdasarkan laporan warga dan pantauan di lapangan, sejumlah titik di ruas jalan tersebut telah mengalami kerusakan mencolok. Aspal terlihat mengelupas, retakan memanjang muncul di badan jalan, bahkan di beberapa bagian permukaan jalan tampak tidak lagi rata.
Kerusakan yang terjadi dalam waktu sangat singkat ini menimbulkan tanda tanya besar. Jalan yang seharusnya menjadi penopang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal justru berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat.
“Baru satu bulan sudah begini. Kalau dibiarkan, bisa semakin parah dan membahayakan,” ujar seorang warga yang melintas di lokasi.
Kontraktor dan Pengawas Disorot
Dari data yang dihimpun, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Ratu Orzora sebagai kontraktor pelaksana, dengan PT Maha Karisma Adiguna sebagai konsultan pengawas.
Naris menilai kerusakan dini ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan kegagalan konstruksi yang berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan teknis.
Menurutnya, dalam proyek infrastruktur, pengawasan memiliki peran vital untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.
“Kalau pengawasan berjalan maksimal, kerusakan dalam waktu satu bulan seharusnya tidak terjadi. Ini patut diduga ada yang tidak beres,” tegasnya.
Empat Tuntutan Tegas
Sebagai bentuk respons, PMKRI Kupang menyampaikan empat tuntutan utama:
Mendesak KPK melakukan audit investigatif langsung di lapangan, termasuk memeriksa volume pekerjaan dan kualitas material.
Meminta evaluasi terhadap kinerja PT Maha Karisma Adiguna sebagai konsultan pengawas.
Mendorong pemerintah daerah meninjau rekam jejak CV Ratu Orzora serta memberikan sanksi jika terbukti melanggar spesifikasi.
Menuntut perbaikan jalan dilakukan oleh pihak pelaksana tanpa menggunakan kembali anggaran negara.
Dari Masalah Teknis ke Isu Integritas
Naris menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada asumsi kerusakan teknis semata. Ia menilai ada dimensi yang lebih besar, yakni integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Uang Rp15 miliar itu uang rakyat. Kalau hasilnya rusak dalam sebulan, ini bukan lagi sekadar teknis, tapi menyangkut integritas,” ujarnya.
Ia pun meminta KPK segera memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari kontraktor, konsultan pengawas, hingga dinas teknis yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Dampak ke Masyarakat
Bagi warga, kerusakan jalan ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Jalan yang diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses antarwilayah kini justru menimbulkan risiko keselamatan serta potensi kerugian ekonomi.
Sejumlah warga mengaku khawatir kondisi jalan akan semakin memburuk jika tidak segera ditangani.
Klarifikasi Masih Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Ratu Orzora maupun PT Maha Karisma Adiguna belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media masih belum membuahkan hasil.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah dan dinas terkait juga diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik guna menjawab berbagai pertanyaan yang muncul.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas, dan publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan apakah kerusakan tersebut murni persoalan teknis, atau ada dugaan pelanggaran yang lebih serius di baliknya.
Reporter: Yohanes Tafaib
