SOPPENG — Masih adanya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang belum terisi secara definitif kembali menjadi sorotan. Aktivis antikorupsi dan pemerhati tata kelola pemerintahan, Arham La Palellung, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Arham, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA serta Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia, menegaskan bahwa pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun semestinya telah memasuki tahap penguatan organisasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan, bukan masih berkutat pada penataan struktur birokrasi yang berlarut-larut.
“Pelaksana Tugas adalah solusi sementara, bukan desain permanen pemerintahan. Ketika posisi-posisi strategis masih banyak dijalankan oleh PLT dalam waktu yang panjang, maka sangat patut dipertanyakan sejauh mana konsolidasi birokrasi telah berjalan,” kata Arham, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, jabatan-jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta sejumlah posisi penting lainnya memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah.
Ia menilai keberadaan pejabat definitif bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.
“Ini bukan semata persoalan siapa yang menduduki jabatan. Ini menyangkut sistem. Birokrasi membutuhkan kepastian komando, kepastian tanggung jawab, dan kepastian arah kebijakan,” ujarnya.
Arham juga mengingatkan bahwa terlalu lama mengandalkan pejabat berstatus pelaksana tugas berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi tersebut, kata dia, dapat berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah berjalan dengan banyak roda yang masih menggunakan sistem sementara. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bergerak dengan struktur yang kuat dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Arham meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan proses pengisian jabatan-jabatan yang masih kosong tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keterbukaan adalah bagian dari pemerintahan yang sehat. Jika prosesnya memang sedang berjalan, sampaikan kepada publik. Jika ada kendala, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi tanda tanya,” katanya.
Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas birokrasi daerah. Sejumlah kalangan menilai pengisian jabatan definitif menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas organisasi perangkat daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait jadwal maupun tahapan pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih dijalankan oleh pelaksana tugas.
Arham menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi. Kepala daerah membutuhkan kritik agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang bebas kritik, tetapi pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan kinerja,” tutupnya.(Redaksi)
